Ada banyak sejarah masa kelam bagaimana sebuah bangsa dijaga dan dilindungi oleh para abdi negara. Seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman semakin meningkat begitu pula dengan usia mereka, Sang Bhayangkara.

Abdi negara adalah sebuah profesi yang rela mengabdikan dirinya untuk negara demi mempertahankan persatuan dan kesatuan rakyatnya dalam menjaga dan melindungi bangsa agar tetap damai dan tentram. Salah satu profesi dari abdi negara yaitu, Polri. 

Polri merupakan Polisi Republik Indonesia yang bekerja untuk pemerintah dan masyarakat sebagai wujud nyata membela negara agar pertahanan dan keamanan tetap kokoh demi kenyamanan masyarakat Indonesia. Polri memiliki beberapa bagian untuk menjalankan tugasnya. Menjaga dan mengatur lalu lintas merupakan wujud nyata tugas utama dari Polisi. Tak hanya itu, mengayomi masyarakat juga merupakan tugas dari Polisi. 

Ilmu dalam peristiwa tidak bisa hanya dijelaskan, namun juga harus diabadikan sebagaimana peristiwa tersebut ada dan memiliki bukti nyata untuk dapat memberikan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah melestarikan profesi dari abdi negara dengan mengembangkan dan membangun sebuah fasilitas yang mampu menjadi sumber pengetahuan dan pendidikan bagi bangsa Indonesia yaitu, Museum Polri.

Museum adalah sebuah tempat yang bersifat tetap dalam menghubungkan dan memamerkan artefak perihal peristiwa dan lingkungannya dengan tujuan menjadi sebuah pelayanan masyarakat dalam mengetahui studi, pendidikan dan rekreasi. Aktivitas yang dijalankan oleh Museum mengutamakan kepentingan penampilan dari koleksi yang dimilikinya serta memperkenalkan kepada masyarakat bagian informasi mengenai objek yang ada di Museum tersebut. 

Museum Polri merupakan tempat dimana semua sejarah perjalanan Polisi Republik Indonesia ada dari masa ke masa. Di dirikannya Museum ini bertujuan untuk menjadi sebuah sarana atau sistem layanan masyarakat di bidang pendidikan dan juga menjadi tempat penyimpanan barang berharga di setiap peristiwa yang dapat memberikan sebuah informasi secara tersusun dan teratur rapih. Museum ini terletak di Jl. Trunojoyo No. 3, RW. 2, Selong, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Museum Polri diperuntukkan oleh masyarakat umum secara gratis tanpa biaya. Waktu kunjungan ke museum ini bisa dari hari Selasa s/d Jum’at Pukul 09.00 – 15.00 WIB, sedangkan Sabtu dan Minggu Pukul 09.00 – 14.00 WIB. 

Pada saat masuk ke dalam Museum Polri, pengunjung langsung diarahkan ke tempat bagian-bagian lantai yang ada di sana. Museum ini terdiri dari tiga lantai yang dapat di akses. Lantai pertama, berkaitan dengan sejarah kepolisian dari masa ke masa. Terdapat juga beberapa miniatur pada zaman kuno serta koleksi senjata dan kendaraan. Hal menarik dari lantai ini merupakan adanya dua media interaktif yaitu, sepeda yang bisa dinaiki dan senjata yang bisa digunakan untuk bermain-main. Lantai kedua, berkaitan dengan tugas-tugas kepolisian dari masa ke masa. Hal unik lainnya dari lantai ini terdapat Photoboot yang dapat digunakan secara umum dan gratis hanya dengan scan barcode saja. Dan yang terakhir adalah lantai ketiga, bertemakan Densus 88 Anti Teror, lantai ini terdapat area temporer Brimob dan juga Perpustakaan Pusjarah Polri.

• Sejarah Pasukan Bhayangkara

ABAD KE – 14, kerajaan – kerajaan yang pernah berjaya di Nusantara merupakan bagian penting dalam sejarah Indonesia. Begitu banyak peninggalan kerajaan tersebut yang masih kita gunakan hingga saat ini, antara lain beberapa sistem dan kemasyarakatan. Raja zaman dahulu menjaga keteraturan dan ketentraman negara dengan menetapkan sistem keamanan. Dalam sejarah, tercatat sistem keamanan kerajaan Majapahit yang dasarnya masih digunakan pada masa kini. Pada saat Raja Jayanegara berkuasa di Majapahit, sering kali terjadi pemberontakan. Peristiwa pemberontakan paling berbahaya pada masa itu dipimpin oleh Ra Kuti, yang terjadi pada tahun 1319. Raja Jayanegara diusingkan ke Desan Bedander.

Patih kerajaan Majapahit, Gajah Mada, memimpin semua pasukan pengawal raja yang berjumlah lima belas orang . pasukan yang terdiri dari prajurit terpilih itu dinamakan Pasukan Bhayangkara. Sebetulnya pasukan ini tidak hanya mengawal Raja. Mereka juga berkewajiban menjaga ketentraman dan ketertiban di kerjaan Majapahit.

Pada zaman kuno sebelum kedatangan bangsa-bangsa barat kerajaan di nusantara sudah mempunyai lembaga yang menjalankan fungsi kepolisian walaupun belum merupakan kepolisian modern, salah satu diantaranya ialah pasukan Bhayangkara di bawah pimpinan Mahapatih Gadjah Mada dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mempunyai beberapa lembaga pemerintahan sebagai kelengkapan untuk membantu raja dalam melaksanakan pemerintahan. Adapun lembaga-lembaga tersebut antara lain Sapta dharma Putra, Bhayangkara, Ratu Agabaya dan Jalanid.

Pasukan Bhayangkara sendiri adalah pasukan yang terdiri dari prajurit-prajurit pilihan. Pada awal pembentukannya hanya terdiri dari 15 orang yang dikepalai oleh Patih Gadjah Mada. Adapun tugas utama pasukan Bhayangkara adalah menjaga ketentraman, ketertiban, penegakan peraturan sekaligus sebagai pengawal pribadi Raja dan Kerajaan Majapahit. Kemudian dalam pengembangannya pasukan Bhayangkara juga mengemban tugas menegakkan peraturan perundang-undangan kerajaan serta pengawasan perdagangan. Inilah cikal bakal fungsi kepolisian dan keamanan di Indonesia yang lahir sejak zaman kerajaan-kerajaan kuno.

Pada saat pengunjung masuk ke lantai satu, pengunjung dapat melihat berbagai koleksi kendaraan polisi zaman dulu seperti Motor Patroli Harley Davidson WLS C tahun 1943 dan juga senjata seperti senapan zaman dulu yang dipakai oleh para polisi. Salah satunya adalah Senapan Mesin Medsen, senapan ini adalah senjata buatan Inggris yang diproduksi tahun 1937. Senapan mesin ringan berkaliber 303 ini memiliki kapasitas amunisi hingga 30 butir dengan kecepatan penembakan 500 butir per menit. Senapan ini hasil rampasan dari tentara Inggris yang bergabung dalam tentara sekutu. Senjata ini banyak digunakan dalam perang mempertahankan kemerdekaan seperti pertempuran Surabaya 10 November 1945.

• Polri pada Era Demokrasi Terpimpin

Pada era demokrasi terpimpin terjadi beberapa perubahan tata pemerintahan negara yang berdampak pada Djawatan Kepolisian Negara, salah satunya adalah integrasi kepolisian ke dalam tubuh ABRI. Sebutan Kepala Kepolisian Negara pun mengalami beberapa kali perubahan dengan posisi setingkat menteri di luar kabinet. Dengan Keputusan Presiden No. 290 Tahun 1964, secara yuridis formal angkatan Kepolisian Republik Indonesia berintegrasi penuh ke dalam tubuh ABRI. Sebelum menjadi angkatan Kepolisian Republik Indonesia terjadi beberapa perubahan nama:

• 15 Juli 1959, Djawatan Kepolisian Negara menjadi Departemen Kepolisian Negara.

• 1960, Departemen Kepolisian Negara menjadi Kepolisian Negara.

• 12 April 1962, Kepolisian Negara menjadi Angkatan Kepolisian Negara.

• 12 November 1964, Angkatan Kepolisian Negara menjadi Angkatan Kepolisian Republik Indonesia.

• 29 Juni 1965, Keputusan presiden RI no. 203 tentang “Tanggal 1 Juli sebagai Hari Bhayangkara”

Di lingkungan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) terdapat sebuah bagian yang disebut sebagai Bagian Bacaloreat. Bagian ini kemudian dijadikan perguruan tersendiri yang dinamakan Akademi Ilmu Kepolisian (AIK) dan pada tanggal 25 Mei 1967 diubah menjadi Akademi Angkatan Kepolisian (AAK). Pada era ini, AKRI berperan aktif dalam operasi pengamanan dalam negeri antara lain Operasi Penumpasan G30S/PKI, Operasi Trikora, Operasi Dwikora, Operasi Penumpasan DI/TII di Sulawesi dan Jawa Barat, dan juga melindungi Presiden RI.

• Polri pada Era Orde Baru

TRADISI MENUJU ORDE BARU, 1966. Setelah terjadi pemberontakan G30S/PKI tahun 1965 terjadi kekacauan politik dan krisis di Republik Indonesia. Demonstrasi mahasiswa dan pelajar merebak karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Pada 11 Maret 1966, Sidang Kabinet Dwikora dihentikan karena ada kabar pasukan tidak dikenal bergerak mendekati Istana Merdeka. Presiden bertolak ke Istana Bogor lalu ditemui oleh tiga perwira tinggi TNI AD: Mayjen Basuki Rachmat, Brigjen M. Yusuf, dan Brigjen Amir Machmud. Mereka menyampaikan pesan Letjen Soeharto yang menyatakan bisa mengendalikan keamanan di Jakarta jika diberi mandat dalam bentuk surat perintah Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR). Setelah diberi mandat SUPERSEMAR, pada 12 Maret 1966 Letjen Soeharto mengeluarkan Surat Keputusan Presiden MPRS/PR No. 1/3/1966 tentang pembubaran PKI dan ormas-ormasnya serta menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh Indonesia. Pada tahun 1974 terdapat Peristiwa Malari, 1982 terdapat UU HANKAMNEG, 1985 terdapat KODE ETIK KEPOLISIAN, dan tahun 1997 terdapat UU KEPOLISIAN.

• Polri pada Masa Reformasi

Krisis keuangan meluas di Asia tenggara mulai awal tahun 1997. Perekonomian sejumlah negara terguncang termasuk Indonesia. Pemerintah orde Baru sudah berusaha menyelamatkan kondisi perekonomian ini tetapi tidak berjalan maksimal. Dukungan polos terhadap Presiden Soeharto pun melemah. Hal ini menyebabkan gelombang demonstrasi mahasiswa di berbagai tempat. Dan lama-lama didukung oleh masyarakat luas. Kerusuhan besar pun terjadi pada 13 sampai 14 Mei 1998. Akibat tekanan rakyat Soeharto turun dari jabatan presiden pada 21 Mei 1998 titik ini menandai bergantinya Era Orde Baru menjadi Era Reformasi.

• Menuju Polri Mandiri

Pada Era Orde Baru, Polri masih bergabung dengan ABRI. Pada Era Reformasi masyarakat menuntut pemisahan polri dari ABRI.

• Membangun Profesionalisme Polri

– Tahap I Trust Building (2005-2009)

– Tahap II Partnership Building (2010-2014)

– Tahap III Strive for Excellence (2015-2025)

Adapun beberapa pelayanan masyarakat yang disediakan dari Polisi Republik Indonesia, diantaranya adalah: 

1. SINAR (SIM NASIONAL PRESISI) 

Aplikasi ini adalah pelayanan pembuatan dan perpanjang SIM a dan c secara online.

2. SIGNAL SAMSAT

Aplikasi ini merupakan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa perlu datang ke Samsat.

3. PROPAM PRESISI

Aplikasi Profesi dan Pengamanan (Propam) Presisi diluncurkan untuk menerima pengaduan masyarakat terkait kinerja aparat kepolisian.

4. SIM INTERNASIONAL ONLINE

SIM ini berlaku secara internasional di 92 negara yang menyepakati konvensi Wina tahun 1968 dapat digunakan oleh WNI di luar negeri atau WNA di Indonesia.

5. SPKT

Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu memberikan layanan kepada masyarakat dan menerima pengaduan secara online.

6. DUMAS Presisi

Aplikasi pengaduan masyarakat ini merupakan upaya untuk memudahkan pabrik untuk melakukan pengaduan.

7. PolisiKu

Aplikasi ini memiliki fitur utama yaitu untuk mencari pos polisi terdekat dari posisi masyarakat serta merupakan layanan polisi yang tersentralisasi secara nasional.

8. SKCK ONLINE

Surat keterangan catatan Kepolisian adalah surat resmi yang menyatakan bahwa seseorang tidak terlibat dalam kegiatan kriminal atau kejahatan. Saat ini SKCK dapat diajukan secara online dengan mengunggah persyaratan berupa dokumen dan mengisi form.

9. PATROLI SIBER

Situs web ini dirancang untuk memudahkan publik melaporkan segala bentuk kejahatan cyber, yang kemudian akan disaring berdasarkan skala prioritas.

10. SP2HP ONLINE

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan merupakan layanan kepolisian yang memberikan informasi tentang perkembangan perkara yang ditangani oleh penyidik setelah dilaporkan ke Bareskrim Polri

11. HOTLINE 110

Dengan menghubungi 110, pabrik akan langsung terhubung ke agen yang memberikan layanan berupa informasi laporan dan pengaduan.

12. BINMAS ONLINE SYSTEM

Melalui aplikasi ini masyarakat dapat berinteraksi dan mendapat informasi, serta memberikan laporan.

13. POLRI TV

Aplikasi ini adalah program penyiaran streaming dari program Divisi Humas Polri dalam upaya penguatan komunikasi publik. Aplikasi ini merupakan saluran informasi untuk menyampaikan prestasi kinerja dan sosialisasi edukasi Polri kepada publik.

Di Museum ini memiliki banyak sekali benda-benda bersejarah tentang bagaimana Polisi pada zaman dahulu hingga saat ini. Termasuk siapa-siapa saja Kapolri yang menjabat pada saat itu. Terdapat pula beberapa seragam polisi dari laki-laki serta wanita, dan juga seragam istri seorang Polri yang disebut Bhayangkari. Untuk menjadi anggota Bhayangkari harus memiliki 8 sifat utama yang bermanfaat, yaitu: adil, jujur dan sederhana, asah, asih, dan asuh, berjiwa besar, bersemangat dan penuh daya cipta berteguh hati dan rela berkorban, serta mengabdi tanpa pamrih.

(Ratiwi Endah Pramiswari – Unas TV)